Thursday, 20 Muharram 1441 / 19 September 2019

Thursday, 20 Muharram 1441 / 19 September 2019

Evaluasi 2017 dan Outlook 2018

Joko Driyono: PSSI-Pemerintah Berkomunikasi dengan Rileks

Senin 25 Dec 2017 05:55 WIB

Red: Ratna Puspita

Wakil Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Joko Driyono

Wakil Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Joko Driyono

Foto: ROL/Havid Al Vizki

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PSSI tak puas dengan pencapaian sepanjang 2017. Setumpuk agenda dan prestasi sepak bola Indonesia masih dalam kondisi terseok-seok dan menyimpan banyak pekerjaan rumah di tahun-tahun mendatang. 

Namun PSSI meminta maklum dari situasi sepanjang tahun pertama pascanormalisasi. Kepada Wartawan Republika Bambang NoroyonoWakil Ketua Umum PSSI Joko Driyono mengungkapkan apa yang menjadi hambatan, masalah, dan kendala sepak bola di Indonesia sepanjang tahun yang akan lewat ini.

Berikut bagian pertama wawancara Joko Driyono mengenai kepengurusan PSSI, hubungan PSSI dan pemerintah, serta rencana Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi dalam Pilkada Sumatra Utara 2018.

Setahun pertama kepengurusan PSSI setelah hampir dua tahun vakum. Apa yang paling harus dievaluasi?

Saya merasa kepengurusan PSSI yang baru saat ini, di bawah kepemimpinan Ketua Umum (Letjen) Edy Rahmayadi menghendaki dan memahami betul bahwa stabilitas PSSI sebagai organisasi adalah priortias. PSSI menghendaki adanya konsolidasi yang kuat dan konsisten, baik di internal federasi dan di eksternal federasi.

Di internal, konsolidasi dan konsistensi mengurus sepak bola Indonesia itu harus terjadi di tingkat pusat sampai ke daerah, provinsi, kabupaten dan kota (asosiasi) dan juga para anggota. Ini penting untuk memastikan pengembangan sepak bola Indonesia menjadi hal utama bagi kepengurusan PSSI saat ini.

Dan, yang terpenting di eksternal PSSI. Konsolidasi dan konsistensi mengembangkan sepak bola itu melibatkan peran pemerintah, mitra bisnis PSSI dan industri, publik dan media. 

Pemerintah yang utama dan yang menjadi sangat penting dalam hubungan ini. Karena hubungan antara PSSI dan pemerintah adalah satu hal yang paling harus dievaluasi dalam lima sampai 10 tahun terakhir.

Kami tidak ingin lagi ada isu-isu antara PSSI dan pemerintah yang tidak sehat seperti sebelum-sebelumnya. Ini saya kira pekerjaan pertama dalam setahun PSSI, yaitu memastikan hubungan di internal PSSI dan di eksternal PSSI terkonsolidasi agar membuat organisasi yang stabil.

Banyak perombakan struktur kepengurusan dalam setahun ini. Beberapa ketua bidang, mengundurkan diri. Sekjen pun diganti. Apakah terjadi nirharmonis di kepengurusan PSSI?  

Stabilitas PSSI bukan masalah satu-satunya. Efektivitas dan kapasitas menjadi isu selanjutnya. 

Orang-orang di internal PSSI adalah mesin utama bagi pengembangan sepak bola Indonesia. Ketua umum menghendaki kepastian strategi dan rencana sepak bola Indonesia berjalan konsisten.

Jika pertanyaannya, apakah kita tidak kompak? Sangat bukan itu masalahnya. 

Dalam struktur PSSI ada tiga organ. Kongres, Komite Eksekutif (Exco) dan manajemen administrasi. Di tingkar kongres, keterpilihan Pak Edy sudah disepakati lewat pemilihan yang amanah. 

Semua tahu Pak Edy dalam struktur organisasi sepak bola di Indonesia adalah orang baru. Tapi sebagai orang bola, beliau sejak lahir memahami sepak bola. 

Beliau ditempa di organisasi lain di kemiliteran yang itu membuat kita harus memaklumi karakter beliau dalam mengambil keputusan. Tetapi, pengambilan keputusan beliau masih dalam garis aturan PSSI. Dalam hal ini statuta. 

Beliau ingin agar memimpin PSSI itu seluruh krunya memahami dan mengerti betul apa yang harus dilakukan kru dan pengurusnya. Untuk memudahkan pengorganisasian keputusan beliau sudah melewati Exco.

Di tingkat administrasi dan manejemen ada di kesekjenan. Di sini, fleksibilitas dan dinamikanya memang sangat tinggi. Bisa setiap saat dilakukan perombakan. Karena di tempat itu memang seharusnya di isi oleh orang-orang profesional yang bisa mengimplementasikan keputusan-keputusan dan program-program yang sudah direncanakan oleh PSSI.

Apakah pemerintah masih kerap intervensi terhadap keputusan PSSI?

Tahun-tahun sekarang dan ke depan, PSSI mencoba menjalin hubungan dengan pemerintah dalam format komunikasi yang lebih rileks. Sebelum-sebelumnya, PSSI selalu menganggap ada statuta, dan pemerintah tidak boleh mengintervensi PSSI atas dasar independensi sebagai anggota FIFA.

Kami mencoba mengubah itu dalam bingkai komunikasi yang lebih moderat. PSSI punya regulasi dan harus segaris dengan FIFA. 

Tapi, PSSI dalam bingkai Republik Indonesia yang juga ada aturan-aturannya. Kami harus memahami dua pertanggungjawaban itu sebagai bentuk sinergi untuk pembangunan dan pengembangan sepak bola di Indonesia.

Karena itu, sebenarnya hubungan antara PSSI dan pemerintah ini bukan hanya satu arah. Presiden Jokowi sejak 2015 menghendaki reformasi dalam sepak bola. 

Upaya yang dilakukan pemerintah tidak serta merta memaksa dan menginginkan si A, dan si B harus menjadi ketua umum dan ditetapkan dalam SK. DI PSSI, ada mekanisme dalam mencari kepemimpinan yang harus dijalankan. 

Dan, pemerintah saat ini sudah memahami betul dua hubungan antara PSSI sebagai anggota FIFA dan PSSI sebagai organisasi independen yang ada di Indonesia. Itu membuktikan bahwa hubungan dan komunikasi antara pemerintah dan PSSI saat ini sudah sangat jauh lebih baik. 

PSSI dan pemerintah saat ini punya komitmen yang sama dalam membangun sepak bola Indonesia yang lebih baik. Tetapi saat ini yang paling penting adalah bagaimana mem-follow up komitmen tersebut. 

Pemerintah dengan kepemimpinan yang cakap punya kemauan politik yang kuat memajukan sepak bola Indonesia. PSSI dengan program-program pengembangan sepak bola yang konkrit. Dua hal ini belum berjalan dengan baik. 

Oleh karenanya, sinergi antara program dan kemauan pemerintah dalam bidang sepak bola ini harus sudah bergeser dari bukan cuma menyampaikan komitmen menuju arah implementasi. Saya contohkan seperti infrastruktur sepak bola, pendidikan, perizinan dan dukungan kelembagaan lain sampai dengan keimigrasian dan ketenagakerjaan. 

PSSI tidak bisa melaksanakan program-program pembangunan sepak bola di Indonesia tanpa implementasi komitmen pemerintah. Implementasi komitmen pemerintah itu, juga termasuk dari aspek pengembangan bisnis, industri dan finasial dalam sepak bola di Indonesia.

Jika nanti ketua umum PSSI menjadi gubernur Sumatra Utara, apakah kepengurusan tak terkendala?

PSSI ini kan bukan individu. Saya sederhana saja. PSSI tidak ingin dalam polemik. Menjadi gubernur itu hak individu beliau. Tapi kita melihat komitmen beliau dalam sepak bola. 

Sebagai ketua umum dari awal sebagai calon sampai menjadi ketua umum PSSI beliau menunjukkan komitmen yang kuat untuk membangun sepak bola Indonesia. Dengan itu, PSSI tidak terganggu dengan dinamika ini. Karena sistem yang ada di PSSI sudah paripurna.

 

Baca juga:

Bagian Kedua Bersyukur Liga 1 Digelar Tapi Belum Puas

Bagian Ketiga Timnas Gagal Tapi Ada Kesinambungan Program

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA